LATEST NEWS

Tampilkan postingan dengan label Kota malang. Tampilkan semua postingan

0 commentSelasa, 13 Januari 2015
http://puncakjaya.org/pelantikan-enam-kepala-distrik-di-lingkungan-pemda-puncak-jaya/JAYAPURA, KOMPAS.com – Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya, AKBP Marcelis Sarimin mengeluhkan minimnya jumlah personil organik Polres Puncak Jaya, sementara wilayah kerja mereka membawahi dua kabupaten, tempat bercokolnya 6 kelompok sipil bersenjata yang kerap melakukan aksi penyerangan kepada aparat dan warga sipil.
Menurut Marcelis, jumlah personil organik Polres Puncak Jaya hanya berjumlah 218 personil, termasuk yang tersebar di Polsek dan Pos Polisi di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak.
“Setiap Polsek masing-masing beranggota 8 personil, sementara untuk Polsek Ilaga yang berada ibukota Kabupaten Puncak, saat ini beranggota 17 personil. Jumlah personil ini kurang memadai. Idealnya 30 personil per-Polsek,” ungkap Marcelis yang ditemui di Bandara Sentani, Jayapura, Jumat (5/12/2014).
Selain terkendala jumlah personil organik, Marcelis juga mengaku kesulitan mengakses wilayah kedua kabupaten tersebut, karena sebagian besar harus dijangkau dengan transportasi udara.
“Akibatnya kami sering kesulitan untuk merespon situasi darurat yang membutuhkan respon cepat,” ungkap Marcelis.
Di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya, jelas Marcelis, terdapat 6 kelompok besar sipil bersenjata dan di antaranya masih sering melakukan gangguan keamanan dengan membaur dalam masyarakat. Ke-6 kelompok tersebut, masing-masing kelompok Militer Murib yang berbasis di Distrik Sinak dan Distrik Gomeh, kelompok tua pimpinan Titus Murib yang berbasis di kepala air, serta kelompok Peni Murib di Muara, yang ketiganya berada di wilayah Kabupaten Puncak.
Sementara itu, di Kabupaten Puncak Jaya, bercokol kelompok Goliat Tabuni yang berbasis di Distrik Tinggineri, kelompok Puron Wenda di Pilia yang kemudian berpindah ke Pirime, Kabupaten Lanny Jaya dan sisa kelompok Timika Wonda yang masih memiliki pengikut.
Dengan kerawanan yang cukup tinggi karena keberadaan kelompok sipil bersenjata ini, Marcelis mengaku sangat terbantu dengan penempatan 2 peleton Brimob BKO di Kabupaten Puncak dan 75 personil Brimob di Kabupaten Puncak Jaya. Namun pasukan ini sulit menggantikan peran personil organik setempat, karena keberadaan mereka tidak lama sehingga sulit membaur dengan masyarakat.
“Kami sangat terbantu dengan kehadiran pasukan BKO Brimob. Namun personil organik diperlukan untuk melaksanakan tugas kepolisian, termasuk mendeteksi dini potensi gangguan ketertiban masyarakat,” ungkap Marcelis.
Marcelis berharap dukungan dari Pemerintah dan Mabes Polri untuk secepatnya membentuk Polres Kabupaten Puncak, sehingga permasalahan keamanan di wilayah tersebut dapat diminimalisir. Dalam 3 bulan terakhir, terjadi dua kali penembakan dan perampasan senjata aparat TNI-Polri. September lalu, Pratu Abraham, prajurit Yonif 751 Raider tewas ditembak sekawanan anggota kelompok sipil bersenjata di Pasar Ilaga, Kabupaten Puncak.
Terakhir terjadi Rabu (3/12/2014) lalu, dua personil Brimob Detasemen A Polda Papua, Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Aprianto Forsen Benu ditembak sekelompok sipil bersenjata di halaman Gereja Kingmi Klasis Ilaga saat membantu mempersiapkan perayaan natal.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

0 commentSabtu, 12 Juli 2014
Ribuan warga Papua Barat menggelar demonstrasi di Papua dan Jakarta untuk
menyuarakan dukungan terhadap tuntutan kemerdekaan Papua Barat.
Aksi demonstrasi terjadi hanya berselang dua hari setelah dua insiden kekerasan yang memakan korban lebih dari 20 jiwa terjadi di Papua.
Di Jayapura, unjuk rasa diikuti ribuan warga yang berasal dari berbagai kota seperti Abepura, Nabire, Timika, dan Biak.
Sedangkan di Jakarta, puluhan warga Papua Barat yang sebagian mengenakan pakaian adat menggelar demonstrasi di depan istana presiden di Jakarta.
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Macho Tabuni, yang juga koordinator aksi demonstrasi, mengatakan aksi digelar untuk mendukung pelaksanaan pertemuan internasional yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, yang hari ini mulai dibuka di Inggris.
"Pertemuan itu akan mengkaji proses integrasi dan aneksasi berdasarkan hukum internasional. Mereka sedang berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat," katanya soal pertemuan itu.
"Mereka menilai dari fakta-fakta dan bukti-bukti sejarah Pepera 1969, dari dokumen PBB, itu benar benar mencoreng wajah PBB," lanjutnya.

Setelah kekerasan

Dua hari sebelumnya, Papua menjadi sorotan setelah bentrokan antar pendukung calon bupati di Kabupaten Puncak menewaskan 19 orang.
"Pertemuan itu akan mengkaji proses integrasi dan aneksasi berdasarkan hukum internasional. Mereka sedang berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat"
Macho Tabuni
Sementara Senin pagi (1/8), di Jayapura, sekelompok orang menyerang sebuah kendaraan angkutan umum dengan senapan dan kampak yang menyebabkan tujuh orang korban, termasuk satu anggota TNI.
Meski suhu politik dan kekerasan di Papua nampak meningkat, pemerintah pusat mengaku tak melakukan perubahan pola pengelolaan provinsi di ujung timur Indonesia itu.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan pemerintah pusat tetap meneruskan pendekatan ekonomi dan membantah berita tentang penambahan jumlah pasukan ke Papua.
"Sejak awal Presiden SBY 2004 lalu menyatakan pendekatan Papua itu bagaimana lebih meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi. Ini kebijakan dasarnya. Kami mendukung kebijakan otonomi daerah bukan lagi pendekatan keamanan," kata Djoko Suyanto.
"Kalau ada gangguan keamanan bukan berarti yang ditonjolkan penegakan hukum disana. Lalu seolah-olah yang ditonjolkan pendekatan keamanan.Tidak, tapi memang terjadi gangguan keamanan, cukup dengan pasukan yang ada di sana," lanjutnya.

Krisis kendali

Sebaliknya menurut Pelaksana Ketua Majelis Rakyat Papua, Joram Wambrau, situasi di lokasi menunjukkan terjadinya krisis kendali keamanan.
Joram mengkritik aparat yang dinilainya gagal menciptakan rasa aman sehingga mudah dikacaukan oleh kelompok tertentu.
"Saya kira perlu ditangani secara lebih seksama bagaimana meningkatkan ketenteraman dan keamanan untuk perlindungan rakyat Papua," jelasnya.
Demo menuntut kemerdekaan Papua
Sejumlah pengunjuk rasa menyerukan agar referendum diulang kembali
"Karena semestinya hal-hal begitu tak boleh terjadi apalagi terjadi secara terus menerus dan berulang di wilayah utama di Puncak Jaya dan Abepura" kata Joram Wambrau.
Meski tak mengakui ada perubahan arah pendekatan, Jakarta nampaknya mulai mencari alternatif untuk memecahkan kebuntuan di Papua.

Jalan dialog

Utusan khusus Presiden Yudhoyono untuk masalah Papua, Farid Husein, kepada BBC mengatakan tengah merintis upaya dialog dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka, satu langkah yang tidak populer sebelumnya.
"Jika pemerintah tidak berjalan sesuai yang diharapkan mereka, mari terbukalah. Mari kita bicara baik-baik khan sudah diberi otonomi khusus. Mari bicara kok kenapa bisa begini. Jangan berteriak teriak merdeka dulu," tandasnya.
"Saya sudah berdialog dengan beberapa dari mereka. Mereka mengharapkan dialog dan saya menunggu apa yang akan didialogkan," lanjut Farid.
Di banding daerah rawan konflik lain, Papua tetap menjadi wilayah paling rentan aksi kekerasan di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir muncul bukti-bukti kekerasan dilakukan oleh aparat kemanan baik polisi maupun tentara, sehingga muncul tudingan bahwa di propinsi itu sedang dilangsungkan operasi militer terselubung.

Slider

Ads 180

Visitors

Performance

 photo OOOOO_zpsh0txvf7v.gif

Leave your message

Nama

Email *

Pesan *

Slider

Goole Translate

GAMBAR

Racing

Travel

Cute

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Popular Posts

Videos

My Place