JAKARTA – ZONADAMAI.COM: Bentrok antar warga Kabupaten Paniai, Papua sempat memanas, bahkan terdengar tiga kali letusan senjata api. Bentrokan sempat meluas, setidaknya kantor KPUD Paniai sempat dibakar massa, bahkan kantor polisi dan TNI sempat diserang. 4 Orang dilaporkan tewas dalam peristiwa itu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Purdijatno mengaku punya cara untuk mengatasi bentrok yang dipicu kesalahpahaman tersebut. Apalagi, situasi yang sempat memanas sudah kembali dingin dengan pendekatan-pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Berikut petikan wawancara Menteri Tedjo dengan wartawan saat menghadiri sebuah acara di Mako Marinir, Cilandak, Jakarta Timur:
Bagaimana soal kondisi keamanan di Papua?
Sudah kondusif. Jadi Polda dengan Kodam sudah bertemu dengan tokoh masyarakat sana dan sudah diselesaikan. Memang kemarin ada kesalahpahaman. Tetapi saya rasa, semangatnya sudah ingin bersatu kembali. Bisa diakurkan lagi lah sebenarnya itu.
Duduk persoalannya seperti apa?
Mereka ada kesalahpahaman di lapangan. Saling pukul gitu ya, massa kemudian menyerang kantor Polsek dan Koramil. Terjadi pembalasan demikian, enggak tahu dari mana letusan itu. Itu yang tengah diinvestigasi. Dari hasil investigasi, kita harapkan dari mana letusan itu, senjatanya apa, pelurunya apa dan dari mana, balistiknya apa. Dan kami harapkan sudah tidak terjadi seperti itu lagi lah.
Evaluasi, pendekatan keamanan di Papua itu seperti apa dan opsinya apa saja?
Standar saja di sana. Bahwa ini adalah masalah keamanan, keamanan dalam negeri dan masalah ketertiban masyarakat. Jadi polisi yang berada di depan.
Peristiwa di Paniai itu mencerminkan aparat stres atau bagaimana?
Bukan, ya mereka dalam situasi terdesak dan bersenjata. Saya juga tidak tahu asal letusan itu dari mana. Tapi itu dalam situasi keterpaksaan. Kalau mereka menyerang, sekian banyak, ratusan massa, ya mereka mungkin terpaksa. Tapi ya harusnya hal itu tidak boleh terjadi. Tapi karena sudah terjadi, ya diharapkan kondisi bisa kembali seperti semula.
Berarti tidak ada pendekatan khusus untuk pengamanan di Papua?
Tidak ada.
Dan kesejahteraan masih dikedepankan bukan pendekatan keamanan?
Itu pasti, kesejahteraan lebih diutamakan. Bukan pendekatan keamanan, tapi pembangunan. Jadi Presiden Jokowi sudah menyampaikan, pembangunan Indonesia bakal diarahkan ke wilayah timur. Salah satunya adalah di Papua.
Fokus kemana, infrastruktur atau bagaimana?
Semua, infrastruktur, pembangunan manusianya sendiri, pendidikan dan kesehatan, dan semuanya.
Ada skala waktunya?
Dalam waktu pemilihan dua ini akan dikembangkan, kalau tidak selesai ya di periode selanjutnya.
Ada rapat dengan menteri yang lain? Hasilnya bagaimana, apa pembangunan yang dimulai duluan dan kapan?
Ya, infrastruktur, yang paling dipentingkan ya infrastruktur.
[Merdeka.com]

JAYAPURA, KOMPAS.com – Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya, AKBP Marcelis Sarimin mengeluhkan minimnya jumlah personil organik Polres Puncak Jaya, sementara wilayah kerja mereka membawahi dua kabupaten, tempat bercokolnya 6 kelompok sipil bersenjata yang kerap melakukan aksi penyerangan kepada aparat dan warga sipil. Menurut Marcelis, jumlah personil organik Polres Puncak Jaya hanya berjumlah 218 personil, termasuk yang tersebar di Polsek dan Pos Polisi di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak. “Setiap Polsek masing-masing beranggota 8 personil, sementara untuk Polsek Ilaga yang berada ibukota Kabupaten Puncak, saat ini beranggota 17 personil. Jumlah personil ini kurang memadai. Idealnya 30 personil per-Polsek,” ungkap Marcelis yang ditemui di Bandara Sentani, Jayapura, Jumat (5/12/2014). Selain terkendala jumlah personil organik, Marcelis juga mengaku kesulitan mengakses wilayah kedua kabupaten tersebut, karena sebagian besar harus dijangkau dengan transportasi udara. “Akibatnya kami sering kesulitan untuk merespon situasi darurat yang membutuhkan respon cepat,” ungkap Marcelis. Di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya, jelas Marcelis, terdapat 6 kelompok besar sipil bersenjata dan di antaranya masih sering melakukan gangguan keamanan dengan membaur dalam masyarakat. Ke-6 kelompok tersebut, masing-masing kelompok Militer Murib yang berbasis di Distrik Sinak dan Distrik Gomeh, kelompok tua pimpinan Titus Murib yang berbasis di kepala air, serta kelompok Peni Murib di Muara, yang ketiganya berada di wilayah Kabupaten Puncak. Sementara itu, di Kabupaten Puncak Jaya, bercokol kelompok Goliat Tabuni yang berbasis di Distrik Tinggineri, kelompok Puron Wenda di Pilia yang kemudian berpindah ke Pirime, Kabupaten Lanny Jaya dan sisa kelompok Timika Wonda yang masih memiliki pengikut. Dengan kerawanan yang cukup tinggi karena keberadaan kelompok sipil bersenjata ini, Marcelis mengaku sangat terbantu dengan penempatan 2 peleton Brimob BKO di Kabupaten Puncak dan 75 personil Brimob di Kabupaten Puncak Jaya. Namun pasukan ini sulit menggantikan peran personil organik setempat, karena keberadaan mereka tidak lama sehingga sulit membaur dengan masyarakat. “Kami sangat terbantu dengan kehadiran pasukan BKO Brimob. Namun personil organik diperlukan untuk melaksanakan tugas kepolisian, termasuk mendeteksi dini potensi gangguan ketertiban masyarakat,” ungkap Marcelis. Marcelis berharap dukungan dari Pemerintah dan Mabes Polri untuk secepatnya membentuk Polres Kabupaten Puncak, sehingga permasalahan keamanan di wilayah tersebut dapat diminimalisir. Dalam 3 bulan terakhir, terjadi dua kali penembakan dan perampasan senjata aparat TNI-Polri. September lalu, Pratu Abraham, prajurit Yonif 751 Raider tewas ditembak sekawanan anggota kelompok sipil bersenjata di Pasar Ilaga, Kabupaten Puncak. Terakhir terjadi Rabu (3/12/2014) lalu, dua personil Brimob Detasemen A Polda Papua, Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Aprianto Forsen Benu ditembak sekelompok sipil bersenjata di halaman Gereja Kingmi Klasis Ilaga saat membantu mempersiapkan perayaan natal.

Sem Telenggen, Menyatakan Bahwa

Penyiksaan Warga Papua Bukan dari Pihak TNI/Polri, Tapi Dari  TPN/OPM

 Terkait beredarnya video di You Tube tentang penyiksaan warga Papua di Kabupaten Puncak Jaya yang diduga dilakukan oleh TNI/Polri, mendapat tanggapan yang controversial dari Kepala Kampung Purleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Sem Telenggen,
imana menurutnya bahwa pelaku penyiksaan yang didalam Video tersebut adalah Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka [TPN/OPM].
Sem Telenggen menegaskan bahwa penyiksaan terhadap warga Papua tersebut bukan TNI/Polri tetapi TPN/OPM seperti korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya.
Menurut Sem Telenggen bahwa keberadaan anggota TNI/Polri di Puncak Jaya sangat dibutuhkan masyarakat, mereka membantu terciptanya rasa aman bagi masyarakat di wilayah tersebut dari gangguan kelompok TPN/OPM yang kerap mengganggu masyarakat saat mengerjakan kebunnya.
“ Setahu saya, TNI/Polri itu yang telah membuat aman di Puncak Jaya, jadi kenapa malah harus ditarik,” tegasnya dalam keterangan pers di Adonai Cafe, Ruko Dok II Jayapura, Kamis (4/11) kemarin.
Dikatakan, soal issu yang menyatakan bahwa ada kekerasa di Puncak Jaya. Hal itu ditegaskan kembali Sem bahwa kekerasan di Puncak Jaya tidak ada dan sampai saat ini aman-aman. "Kalau tidak percaya bahwa Puncak Jaya tidak aman, maka tanya langsung kepada Pak Bupati situasi yang ada disana," pungkasnya.
Sem selaku kepala Kampung Purleme, Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya kecewa dengan pernyataan Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Matius Murib di media massa yang meminta agar pasukan TNI/Polri ditarik dari Puncak Jaya.
Bahkan diia mempertanyakan kinerja Komnas HAM Papua, karena Komnas HAM Papua tidak pernah turun ke lapangan, khususnya di Kampung Puruleme, Distrik Mulia guna mengecek masyarakat yang korban apakah akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok TPN/OPM atau oleh TNI/Polri.
“ Jadi kelompok TPN/OPM itu pelaku kekerasan di Puncak Jaya, saya dan istri saya sendiri juga pernah menjadi kekerasan mereka, tapi Komnas HAM Papua tidak pernah melihat kami dan para korban kekerasan oleh kelompok TPN/OPM,” pungkasnya sambil sambil menunjukan foto-foto korban kekerasan kelompok TPN/OPM yang di ambil melalui kamera.
Lebih jauh Sem Telengen menjelaskan, lokasi penyiksaan soal video yang beredar itu bukan di Puncak Jaya. "Kami sudah nonton sendiri di Televisi bahwa lokasinya bukan di Puncak Jaya dan masyarakat bukan masyarakat di Puncak Jaya dan mereka hanya menjual nama Puncak Jaya saja," tegas Sem. [loy]

MALANESIA.com: Berita Bergabungnya 700 OPM, Pembohongan yang Busuk dan Memalukan

MALANESIA.com: DEMO AMP SURABAYA, MEMINTA ' KEMERDEKAAN WEST PAPUA