Ribuan pengunjuk rasa tuntut kemerdekaan Papua Barat
Ribuan warga Papua Barat menggelar demonstrasi di Papua dan Jakarta untuk
Aksi demonstrasi terjadi hanya berselang dua hari setelah dua insiden kekerasan yang memakan korban lebih dari 20 jiwa terjadi di Papua.
Di Jayapura, unjuk rasa diikuti ribuan warga yang berasal dari berbagai kota seperti Abepura, Nabire, Timika, dan Biak.
Sedangkan di Jakarta, puluhan warga Papua Barat yang sebagian mengenakan pakaian adat menggelar demonstrasi di depan istana presiden di Jakarta.
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Macho Tabuni, yang juga koordinator aksi demonstrasi, mengatakan aksi digelar untuk mendukung pelaksanaan pertemuan internasional yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, yang hari ini mulai dibuka di Inggris.
"Pertemuan itu akan mengkaji proses integrasi dan aneksasi berdasarkan hukum internasional. Mereka sedang berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat," katanya soal pertemuan itu.
"Mereka menilai dari fakta-fakta dan bukti-bukti sejarah Pepera 1969, dari dokumen PBB, itu benar benar mencoreng wajah PBB," lanjutnya.
Setelah kekerasan
Dua hari sebelumnya, Papua menjadi sorotan setelah bentrokan antar pendukung calon bupati di Kabupaten Puncak menewaskan 19 orang.
"Pertemuan itu akan mengkaji proses integrasi dan aneksasi berdasarkan hukum internasional. Mereka sedang berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat"
Macho Tabuni
Sementara Senin pagi (1/8), di Jayapura, sekelompok orang menyerang sebuah kendaraan angkutan umum dengan senapan dan kampak yang menyebabkan tujuh orang korban, termasuk satu anggota TNI.
Meski suhu politik dan kekerasan di Papua nampak meningkat, pemerintah pusat mengaku tak melakukan perubahan pola pengelolaan provinsi di ujung timur Indonesia itu.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan pemerintah pusat tetap meneruskan pendekatan ekonomi dan membantah berita tentang penambahan jumlah pasukan ke Papua.
"Sejak awal Presiden SBY 2004 lalu menyatakan pendekatan Papua itu bagaimana lebih meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi. Ini kebijakan dasarnya. Kami mendukung kebijakan otonomi daerah bukan lagi pendekatan keamanan," kata Djoko Suyanto.
"Kalau ada gangguan keamanan bukan berarti yang ditonjolkan penegakan hukum disana. Lalu seolah-olah yang ditonjolkan pendekatan keamanan.Tidak, tapi memang terjadi gangguan keamanan, cukup dengan pasukan yang ada di sana," lanjutnya.
Krisis kendali
Sebaliknya menurut Pelaksana Ketua Majelis Rakyat Papua, Joram Wambrau, situasi di lokasi menunjukkan terjadinya krisis kendali keamanan.
Joram mengkritik aparat yang dinilainya gagal menciptakan rasa aman sehingga mudah dikacaukan oleh kelompok tertentu.
"Saya kira perlu ditangani secara lebih seksama bagaimana meningkatkan ketenteraman dan keamanan untuk perlindungan rakyat Papua," jelasnya.
Sejumlah pengunjuk rasa menyerukan agar referendum diulang kembali
"Karena semestinya hal-hal begitu tak boleh terjadi apalagi terjadi secara terus menerus dan berulang di wilayah utama di Puncak Jaya dan Abepura" kata Joram Wambrau.
Meski tak mengakui ada perubahan arah pendekatan, Jakarta nampaknya mulai mencari alternatif untuk memecahkan kebuntuan di Papua.
Jalan dialog
Utusan khusus Presiden Yudhoyono untuk masalah Papua, Farid Husein, kepada BBC mengatakan tengah merintis upaya dialog dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka, satu langkah yang tidak populer sebelumnya.
"Jika pemerintah tidak berjalan sesuai yang diharapkan mereka, mari terbukalah. Mari kita bicara baik-baik khan sudah diberi otonomi khusus. Mari bicara kok kenapa bisa begini. Jangan berteriak teriak merdeka dulu," tandasnya.
"Saya sudah berdialog dengan beberapa dari mereka. Mereka mengharapkan dialog dan saya menunggu apa yang akan didialogkan," lanjut Farid.
Di banding daerah rawan konflik lain, Papua tetap menjadi wilayah paling rentan aksi kekerasan di Indonesia.
Beberapa tahun terakhir muncul bukti-bukti kekerasan dilakukan oleh aparat kemanan baik polisi maupun tentara, sehingga muncul tudingan bahwa di propinsi itu sedang dilangsungkan operasi militer terselubung.
Tidak ada komentar: